Negara Hukum

Bab 1: Pendahuluan Bab 2: Hubungan Agama, Negara dan Hukum Bab 3: Konsep-konsep Negara Hukum Bab 4: Prinsif-prinsif Negara Hukum Menurut Qur'an dan Sunah Bab 5: Implementasi Prinsif-prinsif Negara Hukum pada masa kini Bab 6: Kesimpulan dan Rekomendasi

Pengantar Mikroekonomi Jilid 1

Bagian Satu Hakikat Ekonomi Bab 1.Masalah Perekonomian Bab 2.Ilmu ekonomi sebagai Ilmu Sosial Bab 3.Tinjauan Tentang ekonomi Pasar Bagian Dua Tinjauan Umum Tentang Sistem Harga Bab 4.Permintaan,Penawaran,dan Harga Bab 5:Elastisitas Bab 6:Penawaran dan Permintaan dalam Praktek Bagian Ketiga Konsumsi,Produksi dan Biaya Bab 7:Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Bab 8 Topik-topik dalam…

Ketetapan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1988

1. Pengantar 2. Ketetapan MPR-RI nomor I/MPR/1988 tentang perubahan dan tambahan atas ketetapan MPR-RI nomor I/MPR/1983 tentang peraturan tata tertib majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia 3. Ketetapan MPR-RI nomor II/MPR/1988 tentang garis-garis besar haluan negara 4. Ketetapan MPR-RI nomor III/MPR/1988 tentang pemilihan umum 5. Ketetapan MPR-Ri nomor IV/MPR/1988 tentang pertang…

Bahan Penataran P-4 Undang-Undang Dasar 1945

Bab 1. Pendahuluan Bab 2. Pembukaan undang-undang dasar 1954 Bab 3. Batang tubuh undang-undang Bab 4. Undang-undang dasar 1945 dalam gerak pelaksanaannya Bab 5. Pelestarian undang-undang dasar 1945

Bagaimana Menjadi Wali

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8960-60-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2x5 Zub b

Kedudukan Lembaga Lembaga Negara Dan Hak Menguji Menurut UUD 1945

bab 1. Pendahuluan Bab 2. Undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis republik indonesia Bab 3. Lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 Bab 4. Hak menguji di negara republik indonesia sebaiknya dipegang oleh majelis permusyawaratan rakyat

Himpunan Ketentuan Dan Peraturan Tentang LKMD,PKK,RW,RT,POKJA Dan KP

I.Penjelasan singkat Kepala Direktorat Pembangunan Desa Provinsi Jawa Barat II.Keputusan Presiden RI nomor: 28 tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi lembaga sosial desa menjadi lembaga ketahanan masyarakat III.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 7 tahun 1983.Tentang pembentukan RT dan RW IV.Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 27 tahun 1984 tentang susunan organisa…

Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia

Banyak orang mengetahui bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah,para keluarga sedarah,baik sah,maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.Selanjutnya dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun si yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada,maka segala harta peninggalan yang meninggal dunia menjadi milik negara,yang mana wajib akan mel…

Pengantar Teori Mikroekonomi

Bab I. Metodologi dan bidang studi ilmu ekonomi Bab 2. Pola kegiatan suatu perekonomian Bab 3. Masalah-masalah ekonomi dan analisis ekonomi Bab 4. Permintaan, penawaran dan harga Bab 5. Elastisitas permintaan dan penawaran Bab 6. Aplikasi teori permintaan dan penawaran Bab 7. Teori tingkah laku konsumen: Teori nilai guna Bab 8. Teori tingkah laku konsumen analisis kurva kepuasan sama B…

Sistem Komunikasi Indonesia Kerangka Teoritis Dan Empiris

Bab I. Pendekatan teoritis melalui telusuran sejarah Bab II. Pendekatan sosiologis dan filosofis Bab III. Pendekatan kepranataan Bab IV. Keterkaitan dengan sistem negara sistem negara nssional lainnya Bab V. Sistem komunikasi indonesia dan abstraksi masa depan