# /home/digilibstielm.my.id/iailm.digilibstielm.my.id/lib/helper.inc.php:90^ "Engine ⚙️ : SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 1430" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ []
Bab 1.Narkotika/Obat Keras Bab 2.Masalah Narkotika Di Indonesia Bab 3.Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika/Obat Keras Bab 4.Mengenal dari Dekat Tempat Rehabilitasi Korban Narkotika/Kenakalan Remaja Bab 5.Undang-Undang dan Keputusan Pemerintah Mengenai Narkotika
BAB I : Ruang lingkup kriminologi BAB II : Manusia BAB III : Kejahatan & perubahan sosio kultural BAB IV : Etiologi kriminil BAB V : Dilemma faktor BAB VI : Patologi sosial BAB VII : Konsekuensi kejahatan sebagai manifestasi dialog BAB VIII: Psikologi kriminal dan poltik kriminal BAB IX : Pendalaman materi
1. Titik sentuh antara etika dan ekonomi 2. Peradilan agama dan kewenangannya berdasarkan undang-undang no 7 tahun 1989 3. Pendapat mahasiswa pada beberapa perguruan tinggi di bandung tentang hukum perkawinan 4. The consensual decision making lessons from belgium 5. Korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana
1. Susunan dalam satu naskah dari undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/ perwakilan rakyat sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 4 tahun 1975, kedua dengan undang-undang no 2 tahun 1980, dan ketiga dengan undang-undang nomor 1 tahun 1985 2. Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota bad…
Part 1. Political democratization Part 2. Economic democratization Part 3. Social democratization
1.Pandangan Pendahuluan 2.Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea 3.Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia Dst...
Bab 1.Pendahuluan Bab 2.Pendidikan Hukum Non-Formal oleh LBH Terhadap Kelompok-Kelompok Menengah Bab 3.Pendidikan Hukum Non-Formal oleh LBH untuk Kelompok-Kelompok Masyarakat Bawah Bab 4.Pendidikan Hukum Non-Formal oleh Organisasi Bantuan Hukum Di Luar LBH Bab 5.Pendidikan Non-Formal Bidang Hukum Oleh Pemerintah Bab 6.Analisa Dan Kesimpulan
Bab 1. Lahirnya hukum perdata internasional Bab 2. Nama, definisi dan obyek hukum perdata internasional Bab 3. Sejarah hukum perdata internasional indonesia dan hukum antar golongan Bab 5. Hukum perdata internasional dan perbandingan hukum Bab 6. Hukum perdata internasional dan hukum publik internasional Bab 7. Penggolongan atau kwalifikasi bab 8. Titik-titik taut Bab 9. Penunjukan kemba…
BAB I : Perbuatan pidana BAN II : Pertanggungan jawab pidana BAB III: Perbuatan pidana dan orang yang melakukannya BAB IV : Penutup
1. Pendahuluan 2. Sejarah perkembangan pendidikan di indonesia 3. Kedudukan dan hakekat kader fungsional pendidik